Kepentingan Nasional Sebagai Penjelas Hambatan Implementasi BIMP-EAGA (Studi Kasus Koridor Perdagangan Kalimantan Utara–Sabah)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas BIMP-EAGA (Brunei Darussalam Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area) dalam mendorong perdagangan lintas batas, dengan fokus pada koridor Kalimantan Utara–Sabah. Menggunakan perspektif realisme dalam ekonomi politik internasional yang dikombinasikan dengan neoliberal institusionalisme sebagai lensa pembanding, penelitian ini berargumen bahwa hambatan implementasi BIMP-EAGA tidak semata-mata bersumber dari keterbatasan teknis atau infrastruktur, melainkan secara sistematis dibentuk oleh kepentingan nasional negara anggota. Melalui pendekatan mixed methods yang menggabungkan analisis dokumen kebijakan dengan data perdagangan kuantitatif periode 2015– 2023, penelitian ini menemukan bahwa: (1) volume perdagangan di koridor Kaltara–Sabah secara konsisten berada di bawah target BIMP-EAGA; (2) indeks hambatan non-tarif (NTB) kedua negara cenderung meningkat alih-alih menurun; dan (3) realisasi program BIMP-EAGA di bidang investasi dan konektivitas infrastruktur paling rendah bidang yang paling sensitif terhadap kepentingan domestik. Temuan 2 ini mengkonfirmasi argumen realis bahwa institusi subregional seperti BIMP-EAGA rentan terhadap dominasi kepentingan nasional, terutama ketika komitmen regional berbenturan dengan kalkulasi keuntungan relatif negara anggota.