Kedudukan Dan Wewenang Notaris Dalam Pembagian Waris Islam Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.64690/intelektual.v2i5.966Kata Kunci:
Notary, Notarial Authority, Islamic Inheritance, Authentic Deed, HeirsAbstrak
Islamic inheritance distribution in Indonesia involves religious law and positive law, requiring legal certainty in its implementation. Notaries play an important role through their authority to execute authentic deeds; however, the limits of their authority in inheritance distribution require further legal examination. This study aims to analyze the position and authority of notaries in Islamic inheritance distribution and identify the limitations of their authority in protecting heirs' rights. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed descriptively and qualitatively using grammatical, systematic, and teleological interpretations. The findings indicate that notaries are authorized to execute authentic deeds documenting the statements and agreements of heirs, provided that applicable legal requirements are fulfilled. However, this authority does not include judicial determination of heir status or the resolution of inheritance disputes. Under Article 49 of Law Number 3 of 2006, the Religious Courts have jurisdiction over Islamic inheritance disputes. Meanwhile, Article 183 of the Compilation of Islamic Law allows heirs to reach an amicable distribution agreement after each heir has acknowledged their respective share and voluntarily consented to the arrangement. This study also emphasizes the distinction between an inheritance certificate and an inheritance distribution agreement deed, as well as the importance of notarial diligence in protecting the rights of all heirs. Therefore, notaries provide formal legal certainty for agreements among heirs without assuming the jurisdiction of the Religious Courts or the authority of Land Deed Officials. Clarifying these boundaries is essential to protecting heirs' rights and ensuring justice and legal certainty in Islamic inheritance distribution in Indonesia.
Unduhan
Referensi
Al-Haolandi, S. Q., Putro, D. A. K., & Sukarmi. (2018). Peran notaris dalam pembagian waris berdasarkan hak waris Barat dengan peran Pengadilan Agama dalam pembagian waris berdasarkan hak waris Islam. Jurnal Akta, 5(1), 117–124. https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2539
Aliza, A. N., & Hadiati, M. (2025). Dilema kebenaran formil dan materiil: Menakar batas tanggung jawab notaris dalam akta keterangan waris. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 14(1), 3118–3127. https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p09
Arjiati, T., & Hanim, L. (2017). Peran notaris/PPAT dalam pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) terhadap pembagian waris yang berbeda agama atas tanah dan bangunan. Jurnal Akta, 4(1). https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1597
Asyhadie, Z., Israfil, & Sahruddin. (2021/2022). Prinsip-prinsip dasar hukum kewarisan di Indonesia. Rajawali Pers.
Garwan, I., Arafat, Z., & Kristiani. (2021). Tanggung jawab notaris atas akta keterangan waris yang menimbulkan sengketa dalam pembagian harta warisan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Justisi: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 21–42. https://doi.org/10.36805/jjih.v6i1.1422
Jauhari, I., & Bahar, T. M. A. (2021). Hukum waris Islam. Deepublish.
Keliat, V. U., Setiawan, S., & Arnilis, Y. (2025). Peran notaris dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris. UNES Law Review, 7(4), 1466–1479. https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i4.2427
Kurniawan, R., & Nurcholifah, S. (2021). Kewenangan notaris non-PPAT dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 10(1), 53–62. https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1436
Maemunah, & Suhaemin, A. (2024). Hukum waris dan cara pembagiannya menurut hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat. Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah IAI Bunga Bangsa Cirebon.
Meliala, D. S. (2023). Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi revisi). Nuansa Aulia.
Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). Hukum kewarisan Islam: Sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia (Edisi revisi). Sinar Grafika.
Muftisany, H. (2023). Hukum pembagian warisan dalam Islam.
Nugraha, R. A., & Nelson, F. M. (2022). Kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(6), 8517–8526. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i6.8039
Nugraheni, F. M., & Purwanto, A. M. D. C. (2026). Peran dan kewenangan notaris/PPAT dalam penyelesaian pembagian waris melalui akta kesepakatan bersama. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 1201–1218. https://doi.org/10.24967/jcs.v11i1.4940
Putro, R. R. H., & Wibowo, M. K. B. (2024). Proses pembagian warisan perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Intizar, 30(2), 152–161. https://doi.org/10.19109/intizar.v30i2.24886
Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Siregar, B., Harahap, M. Y., & Lubis, F. (2026). Ketika notaris menentukan waris: Analisis yuridis atas kewenangan notaris dalam menyusun surat ahli waris dan akta pembagian warisan. Journal of Innovative and Creativity, 6(1), 12029–12036. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7546
Sukowati, R., Purwaningsih, E., & Santosa, I. (2024). Keabsahan akta notaris pewarisan beda agama ditinjau dari hukum Islam dan KUHPerdata di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum, 15(1), 45–77. https://doi.org/10.33476/ajl.v15i1.4464
Syarifuddin, A. (2021). Hukum kewarisan Islam (Edisi kedua). Kencana.
Thalib, S. (2022). Hukum kewarisan Islam di Indonesia (Edisi revisi). Sinar Grafika.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Septina Rahmi Kinasih, Dwi Atmoko (Author)

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Cara Mengutip
Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama
- Dwi Atmoko, Noviriska Noviriska, Sugeng Sugeng, Jantarda Mauli Hutagalung, Otih Handayani, Esther Masri, Adhalia Septia Saputri, Ardhana Ulfa Azis, Septina Rahmi Kinasih, Peran Pentingnya Pengetahuan Tentang Kontrak Kerja Dan Pembentukan Karakter Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Memasuki Dunia Kerja , Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi : Vol 2 No 4 (2026): Edisi September - Oktober 2026
Artikel Serupa
- Abdullah, Moh. Nurullah, Ali Ridho, Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Penilaian Sikap dan Nilai di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 5 Congkop , Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi : Vol 2 No 4 (2026): Edisi September - Oktober 2026
- Nuraeni Nuraeni, Abdul Rahman, Pengaruh Implementasi Konsep Tarbiyah Dan Keteladanan Guru Terhadap Pembentukan Akhlak Siswa Di Madrasah Tsanawiyah An-Nur Makassar , Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi : Vol 2 No 3 (2026): Edisi Juli - Agustus 2026
Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.









